DPP PERKAHPI Terbitkan Surat Mandat DPW PERKAHPI Sulawesi Tengah, Ini Harapan Ketua Umum

Spread the love

MAKASSAR, MITRASATU.com – Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPP PERKAHPI) Sabela Gayo, Ph.D.,CPL.,CPCLE.,CPM.,CPrM telah menerbitkan Surat Mandat Pembentukan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Perkumpulan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan Indonesia (DPW PERKAHPI) Sulawesi Tengah kepada Adv Nostry, S.H.,M.H.,CPCLE pada hari Minggu, 2 Februari 2020 di Karebosi Condotel, Makassar, Sulawesi Selatan.

Lanjut Sabela Gayo, “Pemberian surat mandat tersebut dalam rangka percepatan pembentukan DPW PERKAHPI Sulawesi Tengah agar dapat segera membentuk Pengurus definitif DPW PERKAHPI Sulawesi Tengah Periode 2020 – 2025 dan memfasilitasi Pelantikan Pengurus DPW PERKAHPI Sulawesi Tengah Periode 2020 – 2025 di kota Palu. Kehadiran PERKAHPI baik secara kelembagaan dan kehadiran Ahli Hukum Kontrak Pengadaan di dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengadaan Barang/Jasa Desa sudah sangat dibutuhkan karena permasalahan – permasalahan hukum Kontrak Barang/Jasa Pemerintah demikian kompleks dan memerlukan penanganan khusus dari Ahli – Ahli Hukum Kontrak Pengadaan yang kompeten, profesional dan bersertifikat.” Pungkasnya.

DPP PERKAHPI senantiasa mendukung upaya pemegang mandat DPW PERKAHPI Sulawesi Tengah, Adv. Nostry, S.H.,M.H.,CPCLE dalam mempromosikan dan mengembangkan organisasi PERKAHPI dan profesi Ahli Hukum Kontrak Pengadaan di Provinsi Sulawesi Tengah dan di semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sabela Gayo, Ph.D.,CPL.,CPCLE.,CPM.,CPrM selaku Ketua Umum DPP PERKAHPI Periode 2019 – 2024 berharap agar pemegang mandat DPW PERKAHPI Sulawesi Tengah dapat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan (stakeholders) Kontrak Barang/Jasa Pemerintah dan Kontrak Barang/Jasa Desa di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Semoga kehadiran DPW PERKAHPI Sulawesi Tengah dapat memberikan pencerahan tentang Kontrak Barang/Jasa Pemerintah dan Kontrak Barang/Jasa Desa bagi semua stakeholders Kontrak Barang/Jasa Pemerintah dan Kontrak Barang/Jasa Desa di Provinsi Sulawesi Tengah.” Ucapnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: