Kendati Melanggar UU, Camat Jaya Loka Sebut Sah – Sah Saja

oleh -226 views
Spread the love
Advertisement

MUSI RAWAS,MITRASATU.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Akan segera digelar, Namun masih menimbulkan “masalah”, Pemicunya, sebagian Panitia Pemilihan Kepala Desa diduga memungut biaya kepada calon Kepala Desa, Kendati kebijakan itu bertentangan dengan Undang Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana tertulis dalam pasal 34 ayat 6 berbunyi biaya pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Informasi dihimpun, Dari beberapa nara sumber terpercaya yang minta namanya dirahasiakan berinisial S menyebutkan terkait pemilihan Kepala Desa, panitia Pilkades membebankan uang sebesar Rp.6 juta hingga Rp.8 juta percalon Kepala Desa. “Se-Kecamatan Jaya Loka ada semua dana tambahan dari calon kades”. sampainya.

Sementara menurut Nara sumber lainnya, berinisial MB mengakui adanya pungutan terhadap calon kepala desa diwilayah Kecamatan Jaya Loka dengan dalih anggaran dari APBD Musirawas kurang. “Kan sudah ada anggarannya, alasannya kurang anggaran itu, Seperti disana Rp.6.300.000.- Percalon dan disini Rp.8 juta percalon, Dan dikampung itu Rp.6.500.000.- percalon”. ungkapnya.

Baca Juga :   Kegiatan Penyedia Jasa Kebersihan Dishub Musirawas Dipertanyakan

Saat diwawancarai Camat Kecamatan Jaya Loka, Rizal Hariza, melalui hendpone pribadinya menjelaskan Sebelumnya pihaknya pernah menghimbau kepada panitia bahwa dalam penyelenggaraan Pilkades tidak boleh ada biaya. “Perna diimbau dipendaftaran tidak ada biaya, masih mengacuh ke Perbub tahun 2016, karena Perbup yang baru belum ada kalau Perda yang baru membahas pilkades secara manual dan e-poting, terkait iyuran di desa saya kurang paham, langsung saja ke Panitia Desa”. ujarnya.

Baca Juga :   HUT PD.IWO Kota Prabumuli Salurkan Bantuan Sembako

Lebih lanjut, “Itu kembali kesepakatan desa masing-masing, dalam pilkades memang ada dari apbd, terkait peraturan itu saya kurang tahu, menurut saya sah-sah saja asal jangan menekan dan memaksa, yang jelas jangan saling merugikan”. tambahnya. (Nopran W).

loading…