MASYARAKAT PASAR & REZIM YANG DIPIMPIN OLEH PENCURI.

oleh -304 views
Spread the love
Advertisement
Oleh :
MEYDI SIMON LEGIFANI
Pembina SUPER BEDIL (Suara Penegak Restorasi Kebenaran dan Keadilan).

“Konsekuensi berbahaya akan mengikuti ketika politisi dan penguasa melupakan prinsip – prinsip moral.” Pernyataan diatas mengandung makna yang tidak terbatas pada judul tulisan ini, bahwa Setiap masalah (problem) pasti ada faktor penyebabnya, serta dalam pemecahan masalah berarti adanya suatu solusi untuk menghilangkan faktor penyebabnya, baik masalah yang datang dari langkah pembuat kebijakan itu sendiri atau yang melaksanakan maupun kadar kepatuhan masyarakat yang menjalani. Disinilah Hukum menunjuk suatu aspek hidup yang istimewa tidak terjangkau oleh ilmu sosial dan ekonomi.

Intisari hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat, karna pengertian tradisional yang menggabungkan hukum dengan etika (Keadilan), tetap dapat dipertahankan. Maka hakikat hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat (rapport du droit, inbreng van recht).
Kenyataan didalam kehidupan sehari – hari, keperluan ini bersentuhan dengan rasa keadilan sosial, ekonomi, hukum, dan politik.
Patronase politik dalam bisnis menjadi tidak terhindarkan dibawah sentralisasi kekuasaan ekonomi politik yang dibangun. Hukum sebagai sosial kontrol dan sebagai alat untuk mengatur serta mengubah masyarakat dan penggerak masyarakat harus memperhatikan kewajiban tanpa mengabaikan hak masyarakat sehingga tercapainya suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan ketertiban umum. Bagaimana akan terjadi power of sharing kalau stakeholder daerah mulai dari kepala daerah ikut berbisnis sebagai bekingan belakang atau aktor intelektual?

Penelitian ini dilakukan untuk mencari faktor – faktor penyebab timbulnya masalah melalui hasil wawancara dengan beberapa pelaku pasar di Kota Kupang, mereka mengisahkan tentang tarif jasa parkir kendaraan, sampah, kamar mandi, lapak jualan yang ditempati, dan keamanan pasar yang jauh dari harapan penjual maupun pembeli di pasar. Akibatnya masyarakat harus membayar mahal untuk pelayanan publik yang buruk karna ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam dan pemerataan hasil pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, demokrasi yang tertunda, serta kehancuran moral yang tidak ternilai harganya.

Baca Juga :   Hari Pahlawan Dan Tantangan Zaman

Struktur pemerintahan yang sentralistis memberi banyak peluang bagi kemungkinan terjadinya pungutan dan suap di setiap tingkatan birokrasi mulai dari Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota melalui perpanjangan tangan oknum tertentu. Sejauh ini Pemerintah Kota Kupang mendapat kontribusi pemasukan dari pos parkir selain pendapatan daerah kota kupang, untuk parkiran di pasar Inpres atau Pasar Kasih, Naikoten 1 Kota Kupang sebanyak 6 titik dengan setoran parkir ke PD Pasar Kota Kupang sebesar Rp. 600 – 700.000/hari. Sedangkan Pasar Oebobo dan Pasar Oeba, Rp. 70 – 90.000/hari.

Ditinjau dari regulasi peraturan perundang – undangan, Peraturan Daerah Kota Kupang No. 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan. Sejauhmana keefektifan dari penagihan Tarif yang ditetapkan oleh pemkot kemudian dilelang kepada pelaku usaha jasa parkir dengan diserahkan ribuan karcis dalam periode triwulan pertahun. Sehingga timbul resiko kerusakan bahkan kehilangan di area parkiran, Bagaimana pertanggungjawaban dan penyelesaian hal serupa? Masalah tarif aktivitas pasar di Kota Kupang adalah sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan atau harapan. Bagaimana tidak jika penagihan tanpa karcispun dimaklumi sebagai suatu kebiasaan yang berulang – ulang sebab intervensi semacam ini terlalu ketat berujung pada kekerasan fatal oleh oknum orang terdekat pejabat daerah tertentu.

Baca Juga :   Corona

Buktinya tidak sedikit anggota Kepolisian Daerah dan ASN Daerah yang menjadi kontraktor pengadaan maupun proyek pembangunan yang dibiayai dana oleh Pemerintah. Faktor – faktor penyebab ini sebagai informasi dilaporkan kepada aparat penegak hukum dan para pejabat terkait untuk dasar pemecahan masalah. Namun aparat penegak hukumnya juga liar karna punya kepentingan di pasar bahkan berlaku preman maka keresahan ini semakin tidak bisa dikendalikan lagi maka penegakan hukum hanya berlaku pada akibat yang timbul setelah kebobrokan itu terjadi.

Terkait kejadian pungutan liar tanpa karcis ini sudah berlangsung lama dan tidak pernah ditertibkan oleh Pemerintah melalui Sat Pol PP dan pengawas pasar atau Perusahaan Daerah Pasar. Apakah pemerintah kota kupang telah melakukan pendataan dalam menetapkan kawasan atau area parkiran, lapak jualan berkategori, tarif sampah sesuai tarif yang dikenakan? Sesungguhnya pembayaran tarif atas penagihan aktivitas dalam pasar didasari oleh ujian nurani bagi setiap orang yang berjualan maupun pengendara yang dijaga oleh tukang parkir maupun PD Pasar. Namun dipertanyakan pula, apakah para petugas ini memenuhi kriteria kelayakan melalui bentuk pembinaan, pendidikan atau pelatihan dan sebagainya?
Semakin memperbanyak produk hukum daerah, penulis berkesimpulan bahwa dengan berbagai regulasi peraturan ini untuk membingungkan para petugas yang melaksanakan dan mengekang masyarakat yang dibebani asas kepatuhan tanpa suatu Kepastian, Kemanfaatan, dan Keadilan. Pemerintah Daerah Kota Kupang ibaratnya seperti bandar sabung ayam (bos bataji ayam) menetapkan satu titik pertemuan pelaku pasar untuk bertarung kemudian mengambil untung dibalik kegiatan itu.

Solusi dari permasalahan ini adalah Pemerintah Daerah Kota Kupang saatnya berbenah serta keseriusan dalam menyikapi setiap persoalan ditengah masyarakat khususnya pasar melalui penataan infrastruktur pasar baik diklasifikasikan berdasarkan sub pasar sayur, ikan, dan daging serta barang lainnya. Memang telah dilakukan pemerintah selama ini namun tidak ditindaklanjuti dengan pengawasan oleh petugas. Kemudian masalah terpecahkan kalau semua faktor penyebabnya bisa dihilangkan baik secara bertahap maupun serentak atau bersamaan. Sebab disinilah masyarakat yang merupakan korban sesungguhnya dari perbuatan penyalahgunaan kekuasaan harus mengambil inisiatif untuk mengembangkan pengawasan massal yang melibatkan peran serta masyarakat di semua lapisan sosial dan profesi. Cita – cita gerakan masyarakat akan adanya suatu kebijakan pemerintah yang bersih (clean government) dari korupsi untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, terbuka, dan bertanggungjawab kepada masyarakat (good governance), didorong oleh semakin menguatnya tuntutan demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.

loading...